Skripsi Hukum Perdata

No. JUDUL SKRIPSI
1. Analisa Hukum terhadap Kasus Sengketa Pertanahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara
2. Analisis Hukum Jaminan Kecelakaan Kerja Di PT Great River International Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Antara P.T. Olex Cables Indonesia Dengan P.T. Indosat Mega Media
4. Analisis Tentang Hubungan Antara Indonesia-Israel Menurut Hukum Internasional
5. Analisis Yuridis Pemberian Hak Tanggungan Oleh Warga Negara Asing Atas Tanah Hak Pakai
6. Ancaman Penjatuhan Embargo Serta Dampak Dan Akibat Yang Ditimbulkan
7. Aspek Hukum Jual Beli Tanah Melalui Pelelangan Umum Yang Dilaksanakan Oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang
8. Batasan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Perjanjian Usaha Patungan Dalam Pembagian Dividen Suatu Perseroan Terbatas
9. Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Tidak Berlakunya Staatsblad 1917 Nomor 129 Ditinjau Dari
10. Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Warga Negara
11. Pelaksanaan Pelestarian dan Perlindungan Bangunan Kuno yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang
12. Pemberian Ganti Rugi Oleh Pemda DKI Kepada Warga Ciketing Udik Akibat Pembuangan Akhir Sampah di Bantar Gebang Bekasi
13. Pencatatan Perkawinan Antarpemeluk Agama Yang Berbeda Berdasarkan Penetatpan Pengadilan Negeri Di Kantor Catatan Sipil
14. Pengawasan Terhadap Malpraktik Oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
15. Peranan Industri Asuransi Kerugian Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
16. Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkawinan Menurut Agama Katolik Dan Budha)
17. Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Sistim Angsuran Tetap (Flat) Pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Cikarang Raharja

18. Perlindungan Hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak atas Tanah atas adanya Sertipikat Tumpang Tindih(Overlapping)
19. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Hal PHK Pada Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
20. Tanggung Jawab Hukum Dan Tanggung Jawab Profesional Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Persiapan Emisi Efek
21. Tanggung Jawab PT. Sinar Central Rejeki Terhadap Pembatalan  Pembelian Kios di Serpong Plaza Tanggerang
22. Tinjauan Hukum Penggunaan Recapture Clause Dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit
23. Tinjauan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Macrotama Perdana dengan PT. Armo Cipta Intersarana
24. Tinjauan Yuridis Gugatan Class Action Dari Konsumen Kereta Api Terhadap PT Kereta Api Indonesia
25. Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai Saham Yang Berbentuk Tanpa Warkat (Scripless) Oleh P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (P.T. KSEI)
26. Tinjauan Yuridis Mengenai Lisensi Atas Penggunaan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
27. Tinjauan Yuridis Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (Studi Kasus Terhadap PT. Karabha Digdaya)
28. Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Kustodian di PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero)
29. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fiducia Pada PT. Astra Sedaya Finance
30. Analisis Tentang Hubungan Antara Indonesia-Israel Menurut Hukum Internasional
31. Analisis Yuridis Pemberian Hak Tanggungan Oleh Warga Negara Asing Atas Tanah Hak Pakai
32. Aspek Hukum Jual Beli Tanah Melalui Pelelangan Umum Yang Dilaksanakan Oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang
33. Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Kejahatan
34. Tinjauan Yuridis Mengenai Klausula Baku Dalam Kegiatan Multi Level Marketing Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen
35 Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
36. Analisis Terhadap Pencantuman Identitas Agama Khonghucu Pada Dokumen Kependudukan di Jakarta Barat
37. Tinjauan yuridis tentang kemandirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
38. Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Pembajakan MP3 Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
39. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Komputer Dalam Situs Tabulasi Nasional Pemilu
40. Pelaksanaan Jaminan Fiducia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia
41. Tinjauan Yuridis Mengenai Pemasangan Papan Reklame Di Wilayah DKI Jakarta
42. Penggunaan Firmware Ponsel Merk Nokia Tipe 6600 Oleh Toko “XYZ” Dalam Usaha Jasa Reparasi Ponsel Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
43. Perlindungan Terhadap Hak Cipta Komik Jepang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Komik “Ikenai Navigation”)
44. Pengelolaan Pengusahaan Minyak Bumi Blok Cepu dengan melibatkan ExxonMobil Oil Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
45. Pengadaan Kontrak Kerja Antara  P. T. INDOSAT MEGA MEDIA  dengan P. T. OLEX CABLES INDONESIA
46 Tinjauan Yuridis Terhadap Teknologi VoIP Dalam Bidang Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
47 Pembuktian Pelanggaran Jam Tayang Iklan Rokok Djarum Di Media Televisi RCTI
48. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat  Suku Mori Tinompo Terhadap Keberadaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
49. Analisis Hukum Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Atas Benda Tetap Yang Dibebani Hak Tanggungan
50. Dampak Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan Pasir Laut Bagi Penduduk Desa Mapur Kecamatan Silip Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung
51. Kewajiban Pelayanan Umum Suatu Anak Perusahaan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. Pupuk Kujang)
52. Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
53. Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Sistim Angsuran Tetap (Flat) Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cikarang Raharja
54. Tinjauan Yuridis Perkara Gugatan Merek terhadap Pemalsuan Merek Rose Brand oleh Tejo Sugianto ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
55. Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Isi Perjanjian Waralaba
56. Analisa Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Toshiba (Studi Kasus Toshiba Corporation Melawan Tuan Chua Jacob Soeteja
57. Tinjauan hukum Terhadap  Praktek Monopoli Penetapan Tarif Bus Kota Patas AC di DKI Jakarta
58. Penguasaan atas Tanah Negara Berdasarkan Kartu Kaveling di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
59. Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai PPAT Mengenai Pembuatan Akta Palsu Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan
60. Otonomi Kampus dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
61. Tinjauan Hukurn Pelaksanaan Penagihan Utang Pajak Oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Dalam Negeri Dari Sektor Pajak
62. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
63. Analisis Perjanjian Hutang Piutang Yang Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum
64. Perlindungan Pekerja Anak di Home Indrustri di Cibaduyut Bandung Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003
65. Pengalihan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Pada Masa Angsuran Di PT. Centratama Nasional Bank (CNB)
66. Penegakan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Berkaitan Dengan Hak Reproduksi Atau Penggandaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
67. Penerapan Uji Emisi Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara Di DKI Jakarta
68. Penyerahan Hak Pengelolaan dari PT. Angkasa Pura II ke Pemerintah Melalui Menteri Sekretariat Negara
69. Tanggung jawab PT. Tempuran Mas Atas Hilangnya Barang Muatan Milik Ekspeditur PT Majukarsa Perdana Lestari
70. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Oleh Pimpinan Proyek Dalam Pembebasan Tanah
71. Perbedaan Tanggal Akta Jual Beli Tanah Dengan Pembayaran BPHTB (Studi Kasus di Tangerang)
72. Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Nasabah Perorangan Pada Bank Umum  Di Jakarta Berdasarkan PBI NO.5-21-PBI-2003
73. Penyidikan Terhadap Penipuan Melalui Sarana SMS (Short Message Service) Di Wilayah Polsek Metro Jatinegara Jakarta Timur
74. Perkawinan Antara Dalihan Natolu  (Suku Batak) Dengan Non Dalihan Natolu (Suku Lain) Menurut Hukum Adat Batak
75. Status Hukum Dan Hak Kewarisan Para Khuntsa Menurut Hukum Islam
76. Tinjauan Hukum Terhadap Penertiban Hak Atas Tanah Terlantar dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
77. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Kesalahan Underwriting Sehubungan Dengan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi
78. Analisis Yuridis Informasi Tarif Premi  Sebagai Dasar Hak Konsumen Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen
79. Perlindungan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta)
80. Upaya Hukum Gugatan Ganti Rugi Secara Perdata Dari Terdakwa yang pernah Ditahan dan Dilepas dari segala Tuntutan Hukum
81. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir
82. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan Antara PT Gema Olahraga Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni Pusat)
83. Pengangkatan Anak Perempuan Oleh Orang Tua Tunggal Perempuan (Tidak Menikah) Menurut Hukum Kebiasaan Masyarakat Tionghoa
84. Analisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
85 Eksekusi Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial
86. Urgensi Judicial Review Dan Pelembagaannya Dalam Upaya Menjamin Tertib Tata Hukum Di Indonesia
87. Penerapan Azas Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di  Indonesia
88. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Prumed Pada PT Prudential Life Assurance
89. Sengketa Persamaan Merek Dagang Antara SMINT Dengan ESMINT
90. Penambangan Timah Rakyat Di Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut UU NO. 23 Tahun 1997
91. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dan Permalasahannya Di Desa Daru Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Menurut Peraturan Pemerintah NO. 24 TAHUN 1997
92. Tinjauan Yuridis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli
93. Akta Kelahiran dan Permasalahan Yang Ada Pada Kantor Catatan Sipil
94. Tanggung Jawab Profesi Akuntan Publik Dalam Rangka Suatu Perusahaan Menjual Sahamnya Di Pasar Modal
95. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
96 Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Segi  Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
97 Tinjauan Hukum Pendaftaran dan Pembatalan Merek SUNSEA BRAND
98 Aspek Yuridis Pengawasan Terhadap Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
99. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Wanita Pada PT. Wayang Mas Food Industri di Lampung
100 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Pada PT. DUMAS LINTAS BENUA

No. JUDUL SKRIPSI
101 Pengadaan Tanah Untuk Keperluan  Pembangunan Saluran Air Pembangkitan Listrik Tenaga Air Ubrug, Sukabumi Jawa Barat
102. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengekta di luar Pengadilan
103. Tanggung Jawab Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
104. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Karya Antara Pemerintah Indonesia dengan PT Lanna Harita Indonesia di Bidang Pertambangan Batubara
105. Analisa Permintaan Jasa Angkutan Barang Melalui Kereta Api Rute Jakarta-Surabaya
106. Penambangan Timah Rakyat Di Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU No. 23 TAHUN 1997
107. Eksistensi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Pariaman Pada Masa Ini
108. Eksistensi Bank Syariah Suatu Tinjauan  Hukum Dalam Undang-Undang No. 10  tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (Study Kasus Bank Syariah Mandiri)
109. Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Nasabah Perorangan Pada Bank Umum  Di Jakarta
110. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Konversi Tanah  Bekas Hak Milik Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
111. Tinjauan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Ahli Asing Di Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
112. Analisa Perdagangan Wanita Di Indonesia Di Tinjauan Hukum Internasional
113. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
114. Hubungan Kerja Antara Karyawan Dan Manajemen Perusahaan Di PT. ASTRA OTOPARTS Tbk
115. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Lampung (Studi Kasus DI Kecamatan Menggala Lampung Utara)
116. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Charter Pesawat Udara Pada PT. Pelita Air Service
117. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1373 Tahun 2001 Terhadap Aksi Teroris Internasional di Amerika Serikat
118. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Wilayah Kabupaten  Pandeglang
119. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Udara Nasional Untuk Muatan Barang  Pada PT. Merpati Nusantara
120. Tinjauan Yuridis Gugatan Class Action Antara Konsumen Elpiji dengan Pertamina
121. Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hal Tanah Sebagai Objek Jaminan Kredit Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
122. Analisis Hukum Tentang Tanggung jawab Ekspeditur Kepada Pelanggan (Studi Kasus di PT. Citra Jaya)
123. Tinjauan Yuridis Perwalian Anak di bawah Umur sebagai Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
124. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
125. Jual  Beli  Properti  Melalui  KPR  Pada  Bank  Danamon  Dan  Permasalahannya
126. Perijinan Bagi Para Penyelenggara Telekomunikasi Generasi Ketiga (3.5G) Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
127. Prinsip Business Judgmement Rule Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
128. Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
129. Pelanggaran Iklan Yang Dilakukan Partai Gerindra Dalam Media Televisi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 tahun 2008
130. Tinjauan Yuridis Tentang Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) Berdasarkan Hukum Telekomunikasi
131. Peran BPN Dalam Hal Jual Beli Harta Bawaan Istri (Studi Kasus BPN Tangerang)
132.
133.
134.
135
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146
147
148
149.
150



About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: