Archive for Skripsi Hukum Pidana

Skripsi Hukum Pidana

NO JUDUL SKRIPSI
1. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Aksi Penertiban Perdagangan Kaki Lima
2. Analisis Pasal 3 dan Pasal 6 pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Analisis Penerapan Pasal 170 Jo. Pasal 55 Yang Didakwakan Terhadap Habib Rizieq Mengenai Penyerangan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)
4. Analisis Terhadap Beban Pembuktian Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Pencairan LC Fiktif
5. Analisis Yudiris Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dari Sudut KUHP Dan UU No. 44 Tahun 2008 Pornografi
6. Bagaimana penegakan dan penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku dan korban dalam hal incest dalam lingkup berlakunya hukum pidana positif atau KUHP
7. Dampak Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pidana Pasal 340 Jis Pasal 339 Dan Pasal 338 KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Naek L Gonggom Yang Dilakukan Oleh Lydya Pratiwi CS)
8. Dasar Penentuan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
9. Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan
10. Gugatan Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana Perkosaan
11. Kajian Hukum Pidana Tentang Laporan Keuangan Ganda Dilihat Dari Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)
12. Kejahatan Seksual Terhaap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
13. Kejahatan Hacking Komputer dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No. 573-Pid.B-2001-PN.BDG)
14. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Keterangan Ahli Dalam Kasus Perkosaan (Dalam Proses Perkara Pidana)
15. Kekuatan Sumpah Pocong Sebagai Alat Pembuktian Dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Pada Masyarakat Adat
16. Letter of Credit Fiktif Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi
17. Mekanisme Hak Jawab Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” (Studi Kasus TEMPO Versus Tomy Winata)
18. Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Yang Tidak Tuntas Dilaksanakan Di Pengdilan Negeri Tangerang
19. Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Kepolisian
20. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
21. Pembuktian Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Acara Pidana
22. Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Kepolisian
23. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Komputer Dalam Situs Tabulasi Nasional Pemilu
24. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Jenis Putaw Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Wilayah Polres Metro Jakarta Barat
25. Penerapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Praperadilan Berdasarkan KUHAP
26. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002
27. Penggunaan HandPhone sebagai alat bukti tindak pidana pemerasan dalam perkara tindak pidana korupsi
28. Penghentian Penyidikan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHAP
29. Peran Serta Pihak Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Kriminologi
30. Peranan Pemeriksaan Forensik dalam Menganalisa Perlukaan Pada Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No. 17k-Pid-2008)
31. Pertanggungjawaban Pidana Pihak-Pihak Penyelenggara Gelar Tinju Profesional dalam Terjadinya Kematian Petinju dalam Pertandingan
32. Pertimbangan Hakim Terhadap Penodaan Agama Islam Yang Di Lakukan Oleh Lia Eden (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
33. Sanksi Pidana terhadap Pihak yang Menyediakan barang-barang atau Perkakas untuk Memalsukan Uang Kertas Negara
34. Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya Sendiri
35. Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Paman Terhadap Keponakan
36. Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
37. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah oleh Majalah Forum Wartawan Independen
38. Tindakan kekerasan suami terhadap istri Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
39. Tindakan Pengguguran Kandungan Oleh Bidan Yang Tidak Mempunyai Surat Ijin Praktek
40. Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Malpraktek Dalam Bidang Hukum Kedokteran Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992
41. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Murid
42. Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Atas Dugaan Malapraktek Di 3 (Tiga) Rumah Sakit (Studi Kasus Ny. Adya Vitri H)
43. Tinjauan Hukum Terhadap Implikasi Rumusan Delik Pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
44. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Buloggate II (Ditinjau Dari Segi Pembuktian Hukum Pidana)
45. Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak Yang Terpaksa Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
46. Tinjauan Yuridis Mengenai Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
47. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerkosaan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya
48. Uang Pengganti Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dibayarkan Oleh Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Serang
49. Upaya Hukum Yang Dilakukan Penegak Hukum Apabila Terjadi Tindak Pidana Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
50. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Muridnya

Lanjutan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.