Hukum Pidana I

No.

JUDUL SKRIPSI

1. Perlindungan Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Kejahatan Pidana Di Indonesia
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Jenis Putauw Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Wilayah Polres Metro Jakarta Barat
3. Penerapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Praperadilan Studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Delik Aduan Menurut Kuhp Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran
6. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah oleh Majalah Forum Wartawan Independen
7. Pengawasan Terhadap Malpraktik Oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
8. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
9. Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
10. Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya Sendiri
11. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Jenis Putaw Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Wilayah Polres Metro Jakarta Barat
12. Penerapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Praperadilan Berdasarkan KUHAP
13. Sanksi Pidana terhadap Pihak yang Menyediakan barang-barang atau Perkakas untuk Memalsukan Uang Kertas Negara
14. Mekanisme Hak Jawab Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”  (Studi Kasus TEMPO Versus Tomy Winata)
15. Dasar Penentuan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Muridnya
17. Tindakan kekerasan suami terhadap istri Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
18. Letter Of Credit Fiktif Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
19. Tindakan Pengguguran Kandungan Oleh Bidan Yang Tidak Mempunyai Surat Ijin Praktek
20. Analisis Pasal 3 dan Pasal 6 pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Wajib Lapor Orang Tua Pecandu Narkotika Berdasarkan UU. No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika di Polres Tangerang
22. Pembuktian Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Acara Pidana
23. Uang Pengganti Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dibayarkan Oleh Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Serang
24. Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Paman Terhadap Keponakan
25. Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
26. Upaya Hukum Yang Dilakukan Penegak Hukum Apabila Terjadi Tindak Pidana Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
27. Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Atas Dugaan Malapraktek Di 3 (Tiga) Rumah Sakit (Studi Kasus Ny. Adya Vitri H)
28. Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Hal Terjadinya Tindak   Pidana   Penganiayaan
29. Penggunaan HandPhone sebagai alat bukti tindak pidana pemerasan dalam perkara tindak pidana korupsi
30. Analisis Terhadap Beban Pembuktian Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Pencairan LC Fiktif
31. Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Kepolisian
32. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah oleh Majalah Forum Wartawan Independen
33. Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak Yang Terpaksa Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
34. Tinjauan Yuridis Mengenai Pencurian Dengan Pemberatan  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
35 Pelaksanaan  Eksekusi Perkara Perdata Yang Tidak Tuntas Dilaksanakan Di Pengdilan Negeri Tangerang
36. Kekuatan Sumpah Pocong Sebagai Alat Pembuktian Dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Pada Masyarakat Adat
37. Penghentian Penyidikan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHAP
38. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
39. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Buloggate II (Ditinjau Dari Segi Pembuktian Hukum Pidana)
40. Kajian Hukum Pidana Tentang Laporan Keuangan Ganda Dilihat Dari Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)
41. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002
42. Kejahatan Hacking Komputer dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No. 573-Pid.B-2001-PN.BDG)
43. Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Kepolisian
44. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerkosaan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya
45. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Keterangan Ahli Dalam Kasus Perkosaan (Dalam Proses Perkara Pidana)
46 Peran Serta Pihak Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Kriminologi
47 Gugatan Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana Perkosaan
48. Bagaimana penegakan dan penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku dan korban dalam hal incest dalam lingkup berlakunya hukum pidana positif atau KUHP
49. Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Malpraktek Dalam Bidang Hukum  Kedokteran Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992
50. Pertimbangan Hakim Terhadap Penodaan Agama Islam Yang Di Lakukan Oleh Lia Eden (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

No.

JUDUL SKRIPSI

1.

Perlindungan Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Kejahatan Pidana Di Indonesia

2.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Jenis Putauw Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Wilayah Polres Metro Jakarta Barat

3.

Penerapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Praperadilan Studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

4.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Delik Aduan Menurut Kuhp Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5.

Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran

6.

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah oleh Majalah Forum Wartawan Independen

7.

Pengawasan Terhadap Malpraktik Oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

8.

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

9.

Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

10.

Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya Sendiri

11.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Jenis Putaw Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Wilayah Polres Metro Jakarta Barat

12.

Penerapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Praperadilan Berdasarkan KUHAP

13.

Sanksi Pidana terhadap Pihak yang Menyediakan barang-barang atau Perkakas untuk Memalsukan Uang Kertas Negara

14.

Mekanisme Hak Jawab Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”  (Studi Kasus TEMPO Versus Tomy Winata)

15.

Dasar Penentuan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

16.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Muridnya

17.

Tindakan kekerasan suami terhadap istri Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

18.

Letter Of Credit Fiktif Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

19.

Tindakan Pengguguran Kandungan Oleh Bidan Yang Tidak Mempunyai Surat Ijin Praktek

20.

Analisis Pasal 3 dan Pasal 6 pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

21.

Wajib Lapor Orang Tua Pecandu Narkotika Berdasarkan UU. No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika di Polres Tangerang

22.

Pembuktian Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Acara Pidana

23.

Uang Pengganti Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dibayarkan Oleh Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Serang

24.

Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Paman Terhadap Keponakan

25.

Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

26.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Penegak Hukum Apabila Terjadi Tindak Pidana Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

27.

Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Atas Dugaan Malapraktek Di 3 (Tiga) Rumah Sakit (Studi Kasus Ny. Adya Vitri H)

28.

Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Hal Terjadinya Tindak   Pidana   Penganiayaan

29.

Penggunaan HandPhone sebagai alat bukti tindak pidana pemerasan dalam perkara tindak pidana korupsi

30.

Analisis Terhadap Beban Pembuktian Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Pencairan LC Fiktif

31.

Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Kepolisian

32.

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah oleh Majalah Forum Wartawan Independen

33.

Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak Yang Terpaksa Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

34.

Tinjauan Yuridis Mengenai Pencurian Dengan Pemberatan  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

35

Pelaksanaan  Eksekusi Perkara Perdata Yang Tidak Tuntas Dilaksanakan Di Pengdilan Negeri Tangerang

36.

Kekuatan Sumpah Pocong Sebagai Alat Pembuktian Dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Pada Masyarakat Adat

37.

Penghentian Penyidikan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHAP

38.

Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

39.

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Buloggate II (Ditinjau Dari Segi Pembuktian Hukum Pidana)

40.

Kajian Hukum Pidana Tentang Laporan Keuangan Ganda Dilihat Dari Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)

41.

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002

42.

Kejahatan Hacking Komputer dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No. 573-Pid.B-2001-PN.BDG)

43.

Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Kepolisian

44.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerkosaan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya

45.

Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Keterangan Ahli Dalam Kasus Perkosaan (Dalam Proses Perkara Pidana)

46

Peran Serta Pihak Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Kriminologi

47

Gugatan Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana Perkosaan

48.

Bagaimana penegakan dan penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku dan korban dalam hal incest dalam lingkup berlakunya hukum pidana positif atau KUHP

49.

Tinjauan Hukum mengenai Tindak Pidana Malpraktek Dalam Bidang Hukum  Kedokteran Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992

50.

Pertimbangan Hakim Terhadap Penodaan Agama Islam Yang Di Lakukan Oleh Lia Eden (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: